Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempublikasikan Standar Pelayanan Bidang Transmigrasi.
Standar pelayanan tersebut mencakup Administrasi Pertanahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi, Advokasi HPL Transmigrasi, Pengajuan Usulan Pembukaan Lahan Kawasan Transmigrasi, dan Pengelolaan Data Peta Induk HPL Transmigrasi.
Layanan Administrasi Pertanahan HPL Transmigrasi diberikan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan lahan transmigrasi. Sementara itu, layanan Advokasi HPL Transmigrasi bertujuan memberikan pendampingan dan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan.
Selain itu, layanan Pengajuan Usulan Pembukaan Lahan Kawasan Transmigrasi mendukung pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan, sedangkan Pengelolaan Data Peta Induk HPL Transmigrasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.
Melalui penyediaan QR Code pada media publikasi, masyarakat dapat mengakses dokumen standar pelayanan secara mudah dan cepat. Kehadiran standar pelayanan ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transmigrasi serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.